Diskusi Ilmiah Arkeologi (DIA) IAAI ke-29

 Berita

Untuk semakin mengukuhkan eksistensinya di dunia arkeologi Indonesia, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menyelenggarakan diskusi ilmiah arkeologi (DIA) di Benteng Vrederbrug Yogyakarta Jum’at (19/08/11). Diskusi IAAI ke-29 ini membahas mengenai konsekuensi diberlakukannya UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hadir sebagai pembicara Prof. Dr. M.G.Endang Sumiarni dan Dr. Daud Aris Tanudirjo, MA.

Diskusi dibuka oleh Ketua IAAI Pusat Drs Hari Kuntoro Drajat, MA, dalam sambutannya meminta agar ke depan IAAI bisa menjadi organisasi arkeologi mandiri karena banyak anggapan bahwa IAAI merupakan organisasi berplat merah.

Sementara itu ketua IAAI Komda DIY-Jateng Drs. Marsis Sutopo, M.Si, juga dalam sambutannya memberikan sedikit penjelasan bahwa dengan ditetapkannya UU Cagar Budaya yang baru akan berdampak pula pada sumber daya manusia yang mengelolanya.

“Dengan diberlakukannya UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan konsekuensi terhadap kesiapan sumber daya manusia terhadap undang-undang tersebut, seperti masalah sertifikasi para tenaga pengelolanya sehingga dengan diskusi ini semoga akan memberikan sedikit pencerahan”.

Dr. Daud Aris Tanudirjo, MA memberikan paparan mengenai dampak yang muncul dengan di tetapkannya UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, beliau menyatakan bahwa undang-undang cagar budaya yang baru saat ini lebih berkembang dan mendetail dari undang-undang yang lama. Hal baru yang masih memberikan banyak pertanyaan adalah proses registrasi cagar budaya yang baru yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli dalam proses penetapannya.

“Yang menjadi persoalan saat ini dengan semangat otonomi daerah proses penetapan pun juga akan diserahkan ke daerah sesuai dengan pemeringkatan cagar budaya, sehingga akan dibutuhkan banyak sekali tenaga ahli untuk proses registrasi cagar budaya. Sedangkan untuk menjadi tenaga ahli juga diperlukan sertifikasi”.

Prof. Dr. M.G.Endang Sumiarni juga memaparkan bahwa kendala nomor satu adalah pemahaman tentang konsep hukum yang tedapat pada bab 1 pasal 1 UU Cagar Budaya mengenai ketentuan umum, karena pada bagian inilah akan muncul beragam interpretasi atau pemahaman. Sehingga perlu penjabaran satu persatu unsur-unsur penyusunnya untuk memudahkan pemahaman.

Beliau menambahkan dengan segala kekurangan dan celah celah hukum yang mungkin masih ada, undang-undang cagar budaya yang baru telah di tetapkan dan kita wajib menjalankannya.

Related Posts