HEBOH N7W DAN PERSOALAN WARISAN DUNIA UNESCO

 Hasil Kajian & Artikel Cagar Budaya

 

Polemik tentang pengajuan Komodo sebagai salah satu kandidat tujuh keajaiban dunia baru (New 7 Wonder atau disingkat N7W) semakin meruncing. Di satu sisi dukungan masyarakat sangat kuat, salah satunya karena didorong oleh beberapa tokoh penting. Di sisi lain kredibilitas penyelenggaraan nominasi ini dipertanyakan. Tak kurang pemerintah menyelidiki yayasan penyelenggara, yang ternyata ditemukan fakta-fakta yang meragukan kredibilitas penyelenggaraan. Mulai dari alamat kantor yang secara fisik kurang meyakinkan, hingga tidak dikenalnya yayasan ini di negerinya sendiri.

Kecurigaan pemerintah sebenarnya telah muncul setahun yang lalu, ketika penyelenggara meminta dana dalam jumlah yang sangat besar untuk perayaan penganugerahan dan royalti. Nilai uang yang besar tersebut tentu sangat memberatkan bagi pemerintah selaku official suporting committee. Permintaan dana ini sempat menimbulkan kekisruhan yang berujung pada mundurnya pemerintah selaku oficial suporting committee. Secara umum penyelenggaraan pemilihan N7W ini dinilai tidak resmi sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk turut serta. Pernyataan tidak resmi juga telah dikeluarkan UNESCO jauh-jauh hari, yang juga memprotes penyelenggaraan pemilihan N7W yang hanya didasari pooling tanpa penelitian tentang nilai kejaibannya.

Bagi kubu pendukung resmi atau bukan tidaklah penting, namun dampak dari kemenangan pooling ini akan berdampak positif bagi popularitas Komodo dan Indonesia secara umum. Selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan wisatawan yang datang ke Komodo sehingga memberikan dampak ekonomi masyarakat secara signifikan. Isu nasionalisme yang mendasari para pendukung juga muncul, sehingga semakin ramailah polemik yang terjadi.

Kejadian serupa sebenarnya telah terjadi pada 2007 silam ketika memilih keajaiban dunia versi budaya, Borobudur tidak berhasil masuk pada saat itu. Tidak masuknya Borobudur terjadi akibat tidak dilakukannya penggalangan dukungan yang masif karena dianggap bukan kegiatan resmi. Namun “hilangnya” predikat tujuh keajaiban dunia yang telah melekat dan diajarkan sejak Sekolah Dasar pada Borobudur tak pelak sempat mengagetkan masyarakat.

Borobudur sebenarnya telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO sejak 1991 dengan nomor 592. Predikat inilah yang selalu menjadi acuan bagi pengelolaan Borobudur, sedangkan 7 keajaiban sejak awal memang bukan predikat resmi sehingga tidak pernah menjadi tolok ukur. Saat ini Indonesia telah membukukan tujuh warisan dunia (world heritage) UNESCO. Tiga warisan dunia kategori budaya, yaitu Borobudur (1991), Prambanan (1991), dan Situs Manusia Purba sangiran (1996). Serta empat kategori alam, yaitu TN Komodo (1991), TN Ujung kulon (1991), TN Lorenz (1999), dan Hutan Hujan Tropis Sumatera yang meliputi TN Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan (2004).

Warisan dunia merupakan predikat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga dunia yang sudah tidak diragukan lagi yaitu UNESCO. Situs yang masuk dalam warisan dunia harus melalui proses nominasi yang sangat ketat dan terukur. Untuk bisa mendaftarkan situsnya negara harus sudah meratifikasi konvensi UNESCO 1972 tentang perlindungan situs warisan dunia dan alam (Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage). Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini sejak tahun 1989. Situs yang telah masuk dalam daftar warisan dunia, harus dikelola dengan benar sesuai aturan dan panduan yang dikeluarkan oleh UNESCO. Monitoring selalu dilakukan, dan situs yang tidak dikelola dengan benar akan masuk dalam daftar bahaya yang selanjutnya dapat dihapus dari daftar.

Polemik N7W merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengkampanyekan kembali pentingnya predikat warisan dunia UNESCO ini. Pemerintah sudah semestinya jika bekerja sungguh-sungguh pada domain yang sifatnya resmi. Berbagai persoalan pengelolaan warisan dunia harus segera dibenahi. Persoalan pertama adalah mengenai sosialiasi. Harus diakui bahwa sosialisasi warisan dunia ini sangat kurang, sehingga masyarakat kurang memahami. Polemik N7W sesungguhnya merupakan buah dari kurangnya pemahaman masyarakat akan situs yang sebenarnya sudah masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Dukungan terhadap N7W mengisyaratkan bahwa seolah masyarakat masih membutuhkan sebuah predikat bagi Komodo, meskipun sesungguhnya sudah memiliki predikat warisan dunia yang prestisius tersebut.

Sungguh mengherankan jika usaha keras untuk masuk dalam daftar, yang dimulai dari ratifikasi konvensi, proses nominasi, monitoring, hingga pengelolaan yang serius justru tidak ketahui oleh masyarakat. Sosialiasi menjadi sangat penting bahkan urgen ditengah polemik yang terjadi. Sudah saatnya warisan dunia UNESCO masuk dalam kurikulum sekolah, dan bukan 7 kejaiban dunia yang tidak resmi dan cenderung seperti mitos itu.

Persoalan sosialiasi ini juga merembet kepada promosi. Kita jarang menggunakan predikat warisan dunia UNESCO ini dalam media promosi, baik untuk promosi di dalam maupun di luar negeri. Padahal orang di luar negeri akan segera tahu ketinggian nilainya jika kita memberikan embel-embel warisan dunia itu bagi situs kita. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara lain yang memanfaatkan predikat ini secara maksimal dalam promosi. Kita bisa melihat bagaimana Malaysia selalu menyebutkan predikat warisan dunia ini ketika mempromosikan kota budaya Malaka dan Gergetown.

Persoalan pengelolaan warisan dunia lain di Indonesia adalah mengenai nominasi. Hingga saat ini Indonesia masih memiliki 7 situs, meskipun dibanding negara lain di kawasan asia tenggara kita masih lebih baik. Negara tetangga Malaysia memiliki 3 situs, Thailand dan Philipina masing-masing 5 situs, Kamboja dan Laos masing-masing 2 situs, hanya vietnam yang menyamai dengan 7 situs. Namun melihat potensi yang kita miliki mestinya kita bisa memasukkan lebih banyak lagi, sebagai gambaran China saat ini memiliki 41 situs dan India memiliki 28 situs. Beberapa tahun terakhir Indonesia menominasikan Bali namun hingga saat ini belum juga berhasil, sementara Vietnam mampu memasukkan dua situsnya berturut-turut dua tahun terakhir. Untuk kategori budaya sejak masuknya Sangiran 15 tahun lalu (1996) praktis kita belum membukukan situs kembali. Diperlukan langkah-langkah dan strategis khusus untuk mendorong nominasi agar lebih cepat.

Persoalan masuknya situs warisan dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera dalam daftar bahaya juga harus dipikirkan secara serius dan membutuhkan tindakan tegas pemerintah. Usaha untuk menggagalkan rencana jalan lintas yang melewati Taman Nasional harus didukung semua kalangan, jika tidak habitat satwa akan terancam dan dapat berujung pada pencoretan dari daftar warisan dunia.

Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, termasuk merealisasikan rekomendasi UNESCO untuk pengelolaan terpadu Borobudur yang sebenarnya telah masuk dalam program prioritas nasional, namun belum kunjung mendapat titik terang. Pengelolaan terpadu Borobudur dinilai UNESCO dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang saat ini masih dinilai kurang mendapat manfaat dari kegiatan pariwisata di Borobudur. Akhirnya biarkan N7W menjadi domain masyarakat untuk mendukung atau tidak, pemerintah harus serius mengelola predikat resmi secara lebih optimal. Polemik yang ada bisa menjadi momen tepat untuk mensosialisasikan warisan dunia UNESCO dan meningkatkan pengelolaannya.

Nahar Cahyandaru

Artikel yang sama diterbitkan di Jawa Pos Sabtu 12 November 2011

Dengan judul “ Komodo dan Legitimasi UNESCO “

 

Related Posts