Perijinan dan Cuti Pegawai Negeri Sipil

 Berita

Untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Selasa (23/08/11), Balai Konservasi Peninggalan Borobudur mengadakan diskusi bulanan yang mengusung tema Perijinan dan Cuti PNS.

Sebagai pemakalah Nur Amri Susilo, staf Kepegawaian BKP Borobudur.

Dalam paparannya mengenai PP Nomor 53 Tahun 2010, Nur Amri menjelaskan bahwa telah terjadi berbagai perubahan yang cukup signifikan dari peraturan tentang disiplin PNS yang lama PP Nomor 30 Tahun 1980. Berbagai perubahan diupayakan untuk menyelaraskan dengan perkembangan dinamika yang terjadi saat ini dalam manajemen kepegawaian nasional.

Dalam peraturan disiplin PNS telah diatur hal-hal yang memuat tentang kewajiban, larangan, dan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari jenis hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat.

Salah satu ketentuan yang ditekankan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh PNS yang diatur pada pasal 3 angka 11 mengenai masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dengan catatan Jumlah jam kerja   ±  40 jam/ minggu. Semua pelanggaran  terhadap ketentuan masuk kerja dihitung secara kumulatif sampai akhir tahun berjalan (Januari – Desember  tahun yang bersangkutan) dan Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi  7½ jam = 1 hari tidak masuk kerja.

Selain itu tingkatan dan jenis hukuman disiplin untuk pelanggaran ketentuan jam kerja juga telah diatur mulai dari tingkatan jenis hukuman disiplin ringan yang diatur pada Pasal 8

a. Teguran lisan : tidak masuk selama 5 hari kerja

b. Teguran tertulis : tidak masuk selama 6 s.d 10 hari kerja

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis : tidak masuk selama 11 s.d 15 hari kerja

Hukuman disiplin sedang yang di atur pada pasal 9

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun : tidak masuk selama 16 s.d 20 hari kerja.

b. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun : tidak masuk selama 21 s.d 25 hari kerja.

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun : tidak masuk selama 26 s.d 30 hari kerja.

Hukuman disiplin berat yang di atur pada pasal 10

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama tiga tahun : tidak masuk selama 31 s.d 35 hari kerja.

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah : tidak masuk selama 36 s.d 40 hari kerja.

c. Pembebasan dari jabatan : tidak masuk selama 41 s.d 45 hari kerja.

d. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil : tidak masuk selama 46 hari kerja atau lebih

Dalam peraturan PP yang baru pejabat yang berwenang memberikan sanksi dituntut untuk lebih tegas dalam kedisiplinan pegawainya. Karena bila sebagai atasan langsung tidak menindak atau menjatuhi hukuman kepada stafnya, akan dikenakan hukuman disiplin yang sama jenisnya dengan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Lima hal penting dari Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai yang harus diketahui seluruh Pegawai Negeri Sipil, yaitu

a. Absensi Pegawai Negeri Sipil.

b. Pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi.

c. Tanggung jawab atasan terhadap disiplin stafnya.

d. Ketidakhadiran tanpa keterangan.

e. Penyalahgunaan jabatan.

 

 

Related Posts