Mogadishu – Langkah mengejutkan Pemerintah Israel yang secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka pada Jumat (26/12/2025) memicu gelombang protes diplomatik dan kecaman internasional. Keputusan ini dinilai melanggar prinsip integritas teritorial dan mengancam stabilitas kawasan Tanduk Afrika yang selama ini sudah dalam kondisi rapuh.
BACA JUGA : Ekspansi Nuklir Rusia: Satelit Ungkap Pembangunan Pangkalan Rudal Hipersonik Oreshnik di Belarus
Penolakan Keras Uni Afrika (UA)
Uni Afrika secara resmi menyatakan kemarahan dan penolakan terhadap langkah sepihak Israel. Kepala Uni Afrika, Mahamoud Ali Youssouf, menegaskan bahwa penghormatan terhadap batas wilayah negara-negara Afrika merupakan landasan utama perdamaian di benua tersebut.
Youssouf memperingatkan bahwa legitimasi atas kemerdekaan Somaliland dapat menciptakan preseden berbahaya yang akan memicu gerakan separatisme di wilayah lain di Afrika. “Setiap upaya untuk merusak persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Somalia berisiko menciptakan implikasi luas bagi perdamaian dan stabilitas di seluruh benua,” tegasnya dalam pernyataan resmi melalui AFP, Sabtu (27/12/2025).
Secara hukum internasional, UA tetap memandang Somaliland sebagai bagian integral dari Republik Federal Somalia yang tidak dapat dipisahkan melalui pengakuan sepihak.
Reaksi Kekuatan Regional: Turkiye, Mesir, dan Djibouti
Pengakuan Israel terhadap entitas di Hargeisa tersebut juga menyulut reaksi dari negara-negara kunci di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara:
- Turkiye: Pemerintah Ankara menilai tindakan Israel sebagai intervensi destruktif terhadap urusan internal negara berdaulat. Sebagai mitra strategis Somalia, Turkiye menegaskan dukungan penuh terhadap keutuhan wilayah negara tersebut.
- Mesir: Kementerian Luar Negeri Mesir langsung melakukan koordinasi diplomatik dengan Somalia dan Djibouti. Kairo menegaskan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan negara adalah pilar fundamental sistem internasional yang tidak boleh dilanggar dengan alasan apa pun. Mesir secara eksplisit menolak upaya pembentukan “entitas paralel” yang dianggap akan memperlemah posisi Somalia.
Profil dan Status Politik Somaliland
Somaliland, wilayah di barat laut Somalia yang merupakan bekas protektorat Inggris, mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991 menyusul runtuhnya pemerintahan pusat Somalia dan perang saudara yang berkepanjangan.
Meskipun secara de facto Somaliland berfungsi sebagai negara mandiri dengan kepemilikan:
- Mata uang sendiri.
- Bendera dan identitas nasional.
- Sistem pemerintahan dan parlemen yang stabil.
- Pasukan keamanan internal.
Namun, selama lebih dari tiga dekade, wilayah ini tidak pernah mendapatkan pengakuan resmi dari satu pun negara anggota PBB hingga langkah Israel tersebut. Upaya Somaliland mencari pengakuan selama ini dilakukan melalui kerja sama ekonomi dan kantor perwakilan dengan pihak seperti Uni Emirat Arab dan Taiwan.
Implikasi Keamanan Kawasan
Secara internal, Somaliland memang dikenal lebih stabil dibandingkan wilayah selatan Somalia yang masih berjuang melawan kelompok ekstremis. Namun, isu separatisme tetap menjadi sengketa berdarah di wilayah timur, di mana sebagian komunitas lokal tetap setia pada persatuan Somalia dan menolak otoritas Hargeisa.
Pengakuan Israel dikhawatirkan akan meningkatkan ketegangan militer antara pemerintah pusat di Mogadishu dan otoritas Somaliland, serta menarik aktor-aktor luar ke dalam konflik pengaruh di sepanjang jalur perdagangan strategis Laut Merah.
