Pemerintah Ukraina secara resmi membantah tuduhan Rusia mengenai serangan 91 pesawat tanpa awak (drone) yang diklaim menyasar salah satu kediaman Presiden Vladimir Putin. Kyiv menyebut tuduhan tersebut sebagai klaim tanpa dasar yang sengaja diciptakan oleh Moskwa dengan tujuan politik untuk menghambat proses perdamaian yang sedang berlangsung.
BACA JUGA : Teori Amplitudo Distribusi: Membedah Logika Data-Mining dalam Slot Online
Bantahan Keras dari Pihak Ukraina
Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiga, menyatakan bahwa hingga saat ini Rusia gagal menunjukkan bukti konkret yang mendukung narasi serangan tersebut. Melalui pernyataan resmi pada Selasa (30/12/2025), Sybiga menegaskan bahwa insiden yang dituduhkan itu tidak pernah terjadi.
Pihak Ukraina menilai bahwa narasi serangan drone ini merupakan manuver informasi dari pihak Kremlin. “Rusia tidak akan memberikan bukti karena memang serangan itu tidak ada,” tegas Sybiga. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons atas meningkatnya ketegangan retorika dari pihak Rusia di panggung internasional.
Klaim Rusia dan Ancaman Reevaluasi Negosiasi
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memberikan keterangan versi Moskwa. Ia mengklaim bahwa sebanyak 91 drone jarak jauh diluncurkan oleh Ukraina dari Minggu malam hingga Senin dini hari menuju kediaman Putin di wilayah Novgorod. Lavrov menyatakan bahwa seluruh perangkat tersebut berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia.
Imbas dari kejadian yang diklaim ini, Rusia mengisyaratkan akan melakukan evaluasi ulang terhadap posisi negosiasi mereka dalam proses perdamaian. Lavrov menuduh Kyiv telah berubah menjadi rezim yang mengadopsi terorisme negara. Senada dengan hal tersebut, Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut penolakan Ukraina atas insiden ini sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, sembari menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki kewajiban untuk membeberkan bukti militer kepada publik.
Ketegangan di Tengah Momentum Perdamaian
Isu serangan ini mencuat pada saat yang sangat krusial bagi upaya diplomasi mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir empat tahun. Berdasarkan laporan, Ukraina telah menyetujui sekitar 90 persen dari draf kesepakatan damai yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, termasuk mengenai poin-poin krusial seperti jaminan keamanan pascakonflik.
Namun, keberhasilan negosiasi tersebut kini terancam oleh sikap Rusia yang semakin mengeras. Kremlin memberikan sinyal bahwa posisi tawar mereka akan semakin maksimalis pasca-insiden Novgorod. Peskov memperingatkan bahwa militer Rusia telah menyiapkan respons yang proporsional terhadap apa yang mereka sebut sebagai tindakan provokasi dari pihak Ukraina.
Dampak Geopolitik dan Kebuntuan Diplomasi
Munculnya tuduhan tanpa bukti fisik yang dipublikasikan ini memperlebar jurang kepercayaan antara kedua belah pihak. Bagi Ukraina, tuduhan ini adalah upaya sabotase terhadap draf perdamaian yang hampir final. Sementara bagi Rusia, narasi ini berfungsi sebagai legitimasi untuk memperketat tuntutan mereka di meja perundingan.
Konflik informasi ini menunjukkan bahwa meskipun draf kesepakatan damai telah mengalami kemajuan signifikan, ketidakpastian di lapangan dan perang narasi masih menjadi penghalang utama bagi tercapainya gencatan senjata permanen di kawasan tersebut.
