Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mengalami keretakan serius setelah Riyadh secara resmi menyatakan tindakan Abu Dhabi di Yaman sebagai ancaman berbahaya bagi stabilitas kawasan. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada Selasa (30/12/2025), menyusul operasi militer udara yang dilancarkan koalisi pimpinan Saudi terhadap pengiriman senjata yang diduga berasal dari UEA untuk kelompok separatis di Yaman Selatan.
BACA JUGA :
Insiden Pelabuhan Al Mukalla dan Respons Militer
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa setiap upaya yang mengancam keamanan nasional mereka merupakan “garis merah” yang tidak dapat ditoleransi. Pernyataan tegas ini dirilis hanya beberapa jam setelah angkatan udara koalisi menyerang dua kapal di pelabuhan Al Mukalla. Kapal-kapal tersebut dituduh membawa peralatan militer, termasuk kendaraan tempur dan senjata berat, yang ditujukan bagi Dewan Transisi Selatan (STC), kelompok separatis yang selama ini mendapat dukungan dari Abu Dhabi.
Koalisi mengeklaim bahwa serangan tersebut adalah “operasi militer terbatas” yang bertujuan menetralisir eskalasi bahaya dari distribusi senjata tersebut. Laporan lapangan menunjukkan kerusakan signifikan di area pelabuhan, dengan puluhan kendaraan militer hangus terbakar akibat serangan udara yang dimulai sekitar pukul 04.00 pagi waktu setempat.
Keadaan Darurat dan Pemutusan Pakta Keamanan
Gejolak ini memicu reaksi keras dari pemerintah pusat Yaman. Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Yaman, Rashad Al Alimi, secara resmi mengumumkan keadaan darurat nasional selama 90 hari. Dalam langkah diplomatik yang drastis, Al Alimi mengumumkan pembatalan pakta keamanan dengan UEA dan memerintahkan penarikan seluruh pasukan Emirat dari wilayah Yaman dalam waktu 24 jam.
Pihak Riyadh menyatakan dukungan penuh atas keputusan pemerintah Yaman tersebut. Arab Saudi juga mendesak UEA untuk segera menghentikan seluruh bentuk dukungan keuangan maupun militer kepada kelompok-kelompok separatis yang dinilai merongrong kedaulatan pemerintah sah Yaman.
Perpecahan di Dalam Pemerintahan Yaman
Situasi semakin rumit karena STC secara teknis masih menjadi bagian dari pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Namun, STC menolak keras keputusan keadaan darurat dan pemutusan pakta keamanan tersebut. Perwakilan STC berpendapat bahwa langkah tersebut justru akan memicu konfrontasi internal baru dan merusak hubungan strategis dengan sekutu regional.
Pergerakan STC di Yaman Selatan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali negara Yaman Selatan yang merdeka (seperti sebelum tahun 1990) dianggap telah mempermalukan Arab Saudi. Sebagai pendukung utama pemerintah sah, Saudi memandang kemajuan militer separatis dalam beberapa pekan terakhir sebagai ancaman terhadap integritas wilayah Yaman.
Retaknya Aliansi Saudi-UEA
Ketegangan ini menandai titik terendah dalam hubungan Arab Saudi dan UEA, yang sebelumnya merupakan sekutu erat dalam memerangi kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman Utara. Persaingan kepentingan di Yaman Selatan telah mengubah peta kekuatan di lapangan; di satu sisi Saudi berfokus pada stabilitas pemerintah pusat di Sana’a (yang saat ini diasingkan), sementara di sisi lain UEA lebih condong mendukung kekuatan lokal di wilayah Selatan untuk kepentingan geopolitik dan keamanan maritim mereka.
Perkembangan ini dikhawatirkan akan melemahkan upaya kolektif melawan Houthi dan justru memperpanjang krisis kemanusiaan serta konflik bersenjata di Yaman yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
