WASHINGTON D.C. – Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Denmark kembali mencuat setelah Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan minatnya untuk mengakuisisi Greenland. Langkah ini dipertegas dengan penunjukan Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus untuk urusan Greenland. Meski niat ini memicu reaksi keras dari Kopenhagen, AS berdalih bahwa langkah tersebut murni demi kepentingan keamanan nasional di tengah meningkatnya persaingan global di kawasan Kutub Utara.
BACA JUGA : Ketegangan di Karibia: Penjaga Pantai AS Buru Kapal Tanker Ketiga dalam Operasi Blokade Maritim
Status Hukum dan Sejarah Greenland
Secara geografis, Greenland merupakan bagian dari benua Amerika Utara. Namun, secara politis, pulau terbesar di dunia ini telah berada di bawah kendali Kerajaan Denmark selama kurang lebih 300 tahun.
Transformasi status Greenland dapat dirangkum sebagai berikut:
- Era Koloni: Dikuasai sepenuhnya oleh Denmark hingga pertengahan abad ke-20 dalam kondisi terisolasi.
- Integrasi 1953: Menjadi bagian integral dari Kerajaan Denmark dan penduduknya mendapatkan kewarganegaraan Denmark.
- Otonomi 1979: Melalui referendum, Greenland memperoleh hak pemerintahan sendiri (home rule) yang memberikan kendali atas kebijakan domestik, sementara urusan luar negeri dan pertahanan tetap menjadi otoritas Denmark.
Kepentingan Keamanan: Perisai Nuklir di Kutub Utara
Narasi utama yang diusung Trump adalah posisi strategis Greenland dalam arsitektur pertahanan Amerika Serikat. Marc Jacobsen, profesor dari Royal Danish Defence College, menjelaskan bahwa rute terpendek bagi rudal balistik lintas benua (ICBM) dari Rusia menuju AS adalah melalui jalur Kutub Utara dan Greenland.
Keberadaan Pangkalan Luar Angkasa Pituffik (sebelumnya Pangkalan Udara Thule) menjadi aset vital. Berdasarkan perjanjian pertahanan tahun 1951, AS memiliki hak untuk mengoperasikan pangkalan militer di sana. Fasilitas ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi serangan nuklir serta pengawasan ruang angkasa yang krusial bagi keamanan Washington.
Persaingan dengan Rusia dan China
Laporan dari Arctic Institute menunjukkan bahwa kawasan Arktik kini menjadi medan tempur baru dalam persaingan kekuatan besar (Great Power Competition).
- Militarisasi Rusia: Moskow terus meningkatkan kemampuan militer dan infrastruktur di sepanjang garis pantai Arktik mereka.
- Kepentingan China: Beijing telah menyatakan diri sebagai “Negara Dekat Arktik” (Near-Arctic State) dan mulai berinvestasi pada jalur pelayaran serta eksplorasi sumber daya di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengakui bahwa kepentingan Washington di kawasan tersebut sah adanya, mengingat dinamika geopolitik yang melibatkan dua pesaing utama AS tersebut.
Kekayaan Mineral dan Transisi Energi
Di balik alasan keamanan, Greenland menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Wilayah bebas es seluas 250.000 mil persegi mengandung cadangan mineral yang sangat dicari oleh industri teknologi modern. Berdasarkan laporan Survei Geologi Denmark dan Greenland (GEUS), wilayah ini memiliki lebih dari 30 bahan baku kritis, termasuk:
- Mineral Tanah Jarang: Unsur penting untuk komponen elektronik canggih dan alat pertahanan.
- Logam Transisi Energi: Grafit, tembaga, nikel, tungsten, dan litium yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik serta infrastruktur energi terbarukan.
Dengan perkiraan peningkatan permintaan mineral global hingga tiga kali lipat pada tahun 2040, penguasaan atas sumber daya Greenland akan memberikan AS keunggulan kompetitif dalam memimpin revolusi energi hijau dunia.
Respon Denmark: Integritas Teritorial
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, merespons tegas rencana tersebut dengan menyatakan bahwa “negara tidak dapat dicaplok.” Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Denmark atas Greenland. Penolakan ini menandakan bahwa meskipun kerja sama pertahanan tetap berjalan, ide untuk mengubah status kepemilikan wilayah adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan bagi Kopenhagen.
