Pemerintah Amerika Serikat kini tengah melakukan intervensi diplomatik intensif menyusul pecahnya kembali bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Washington menargetkan kedua negara dapat kembali mematuhi kesepakatan gencatan senjata paling lambat awal pekan depan guna meredam eskalasi militer yang semakin mengkhawatirkan di kawasan Asia Tenggara.
Upaya Rekonsiliasi oleh Marco Rubio
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan bahwa pihaknya sedang bekerja keras untuk mendorong Bangkok dan Phnom Penh agar kembali menghormati komitmen tertulis yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pernyataan resminya pada Jumat, 19 Desember 2025, Rubio menyampaikan optimismenya bahwa kesepakatan gencatan senjata dapat kembali efektif pada Senin, 22 Desember atau Selasa, 23 Desember 2025.
Rubio mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow. Fokus utama pembicaraan tersebut adalah mengatasi hambatan yang membuat kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani kedua belah pihak menjadi tidak berjalan di lapangan. Menurut Rubio, kedua negara saat ini terjebak dalam saling klaim mengenai pelanggaran komitmen, yang memicu kembalinya kontak senjata.
Respons Kawasan dan Peran ASEAN
Eskalasi konflik ini telah memicu keprihatinan internasional, terutama dari negara-negara tetangga di kawasan. Sebagai langkah responsif, para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN dijadwalkan akan menggelar pertemuan darurat di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Senin mendatang. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi regional dan mendukung upaya internasional dalam menstabilkan situasi keamanan di perbatasan Thailand-Kamboja.
Dimensi Politik Domestik Amerika Serikat
Situasi ini juga menjadi ujian bagi klaim diplomatik pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Trump sempat menyatakan bahwa konflik Thailand-Kamboja adalah salah satu keberhasilan diplomasi luar negeri pemerintahannya setelah tercapainya gencatan senjata pada awal tahun 2025. Kembalinya pertempuran di akhir tahun ini memaksa Washington untuk bertindak lebih cepat guna mempertahankan stabilitas kawasan sekaligus membuktikan efektivitas peran mediasi Amerika Serikat.
Akar Masalah dan Dampak Kemanusiaan
Konflik antara Thailand dan Kamboja bukanlah fenomena baru, melainkan masalah menahun yang berakar pada sengketa penetapan batas wilayah sejak era kolonial. Perselisihan ini mencakup garis perbatasan sepanjang sekitar 800 kilometer yang melintasi wilayah-wilayah sensitif, termasuk sejumlah kompleks candi kuno yang memiliki nilai sejarah dan kedaulatan tinggi bagi kedua bangsa.
Bentrokan yang terjadi pada bulan Desember ini telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Berdasarkan laporan pejabat setempat, jumlah korban jiwa dari pihak Thailand mencapai sedikitnya 21 orang. Sementara itu, di pihak Kamboja, dilaporkan sedikitnya 18 orang tewas akibat kontak senjata tersebut. Selain korban jiwa, konflik ini juga mengakibatkan ribuan warga sipil di sepanjang garis perbatasan terpaksa mengungsi untuk menghindari zona pertempuran.
Langkah Selanjutnya
Sepanjang akhir pekan ini, pemerintah Amerika Serikat berencana untuk terus melanjutkan komunikasi intensif dengan otoritas di Thailand maupun Kamboja. Tugas utama mediator saat ini adalah membawa kedua pihak kembali ke meja perundingan dan memastikan bahwa keluhan-keluhan teknis yang memicu pertempuran dapat diselesaikan tanpa perlu melibatkan kekuatan militer. Keberhasilan negosiasi pada hari Senin dan Selasa depan akan menjadi penentu apakah stabilitas di semenanjung Indochina dapat segera dipulihkan atau justru akan berlanjut pada krisis yang lebih luas.
