Washington D.C. – Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dengan menginstruksikan militer untuk melakukan “karantina” terhadap distribusi minyak Venezuela. Langkah ini menandai pergeseran strategi Washington yang kini lebih mengutamakan pengepungan ekonomi secara masif guna memicu keruntuhan finansial di Caracas dalam jangka pendek.
BACA JUGA : Eskalasi Militer di Semenanjung Korea: Kim Jong Un Tinjau Kapal Selam Nuklir Pertama Pyongyang
Strategi “Karantina” dan Tekanan Ekonomi
Seorang pejabat senior Gedung Putih mengungkapkan kepada Reuters pada Rabu (24/12/2025) bahwa fokus operasi militer AS selama dua bulan ke depan adalah memastikan sanksi energi ditegakkan secara total. Meskipun Washington tidak menghapus opsi intervensi militer langsung, prioritas saat ini adalah menutup seluruh celah ekspor minyak yang menjadi nadi utama ekonomi Venezuela.
“Fokus utama saat ini adalah menggunakan tekanan ekonomi melalui penegakan sanksi yang ketat. Ada keyakinan kuat bahwa pada akhir Januari 2026, Venezuela akan menghadapi bencana ekonomi yang melumpuhkan, kecuali mereka menyetujui konsesi signifikan yang diajukan AS,” ujar pejabat tersebut.
Operasi Intersepsi di Laut Karibia
Di bawah instruksi Presiden Donald Trump, intensitas patroli di perairan Karibia meningkat tajam. Penjaga Pantai AS (US Coast Guard) dilaporkan telah mencegat dua kapal tanker yang membawa minyak mentah Venezuela dalam satu bulan terakhir. Saat ini, otoritas AS tengah bersiap melakukan penyitaan terhadap kapal ketiga, yakni kapal tanker kosong bernama Bella-1 yang masuk dalam daftar hitam sanksi.
Tindakan ini dibarengi dengan retorika Gedung Putih yang menuduh Venezuela menggunakan jalur maritim untuk penyelundupan narkoba ke wilayah AS. Sebagai bagian dari tekanan psikologis dan operasional, Presiden Trump secara terbuka mendesak Maduro untuk mundur dari kekuasaannya dan meninggalkan Venezuela demi menghindari dampak bencana ekonomi yang lebih besar.
Pengerahan Kekuatan Militer di Kawasan
Data terkini menunjukkan bahwa Pentagon telah menempatkan aset militer yang sangat besar di kawasan Karibia untuk mendukung kebijakan isolasi ini. Kekuatan tersebut meliputi:
- Personel: Lebih dari 15.000 personel militer.
- Armada Laut: Satu kapal induk dan 11 kapal perang.
- Kekuatan Udara: Lebih dari 12 jet tempur siluman F-35.
Meski demikian, sejumlah analis militer berpendapat bahwa beberapa aset strategis tersebut, seperti jet tempur F-35, tidak dirancang khusus untuk misi intersepsi maritim sipil, melainkan berfungsi sebagai instrumen gertakan strategis terhadap potensi intervensi pihak luar.
Reaksi Internasional dan Pembelaan Venezuela
Langkah AS ini memicu gelombang kecaman internasional. Banyak pihak menilai aksi pencegatan dan ancaman terhadap kapal-kapal tanker sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan maritim. Operasi rahasia CIA yang diizinkan untuk menargetkan Caracas juga dianggap sebagai tindakan yang mengabaikan proses hukum formal.
Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menegaskan bahwa narasi ancaman yang dibangun oleh Washington merupakan upaya pembenaran atas agresi ekonomi. “Ancaman sebenarnya bagi stabilitas kawasan bukan berasal dari Venezuela, melainkan dari pemerintah Amerika Serikat sendiri,” tegas Moncada dalam sidang di PBB.
Proyeksi Krisis Januari 2026
Washington memprediksi bahwa pengepungan total terhadap jalur minyak ini akan menguras cadangan devisa Venezuela hingga ke titik nadir pada akhir Januari 2026. Skenario “bencana ekonomi” yang dirancang AS bertujuan untuk memicu tekanan internal yang cukup besar bagi pemerintahan Maduro agar bersedia melakukan transisi kekuasaan atau mengikuti tuntutan politik Gedung Putih.
