JAKARTA, 4 Desember 2025 – Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke Kamboja menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sejak pandemi Covid-19, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut melonjak drastis. Namun, peningkatan ini dibarengi dengan eskalasi kasus WNI bermasalah, khususnya yang terjerat dalam jaringan penipuan daring (online scam) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Laporan menunjukkan adanya paradoks antara daya tarik iming-iming gaji besar dengan realitas bahaya yang mengintai di balik pekerjaan non-prosedural tersebut.
BACA JUGA : Kilas Balik Tren Kebugaran Viral 2025: Dari Joki Statistik Lari hingga “Demam” Olahraga Mahal
Lonjakan Angka Kehadiran WNI
Data dari Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mengonfirmasi lonjakan signifikan ini:
| Tahun | Jumlah WNI Terdaftar (Kemlu) | Kedatangan WNI (KBRI Phnom Penh) |
| 2020 | 2.330 | 14.564 |
| 2024 | 19.365 | 166.795 |
| Kenaikan | ± 8 Kali Lipat | ± 11 Kali Lipat |
Data Imigrasi Kamboja mencatat, pada 2024, terdapat 131.184 WNI yang menetap secara legal dengan izin tinggal antara tiga hingga 24 bulan. KBRI Phnom Penh mencatat bahwa sebagian besar WNI yang datang tidak melaporkan diri ke kedutaan, menunjukkan tingginya angka pekerja non-prosedural.
Daya Tarik Gaji Fantastis dan Kesenjangan Ekonomi
Direktur Beranda Migran, Hanindha Kristy, menjelaskan bahwa faktor utama lonjakan ini adalah krisis ekonomi domestik. Banyak WNI memandang bekerja di luar negeri, termasuk Kamboja, sebagai solusi cepat atas masalah perekonomian.
Seorang WNI bernama Adi (bukan nama sebenarnya), yang bekerja di Kamboja sejak 2023, mengungkapkan daya tarik finansial yang signifikan. Meskipun UMR di Jakarta berada di kisaran Rp 5 juta, Adi mengaku mampu memperoleh total pemasukan bulanan antara Rp 12 juta hingga Rp 13 juta di Kamboja, jauh di atas standar gaji di kota kecil asalnya di Jawa Tengah.
Gaji pokoknya mencapai sekitar Rp 8 juta, belum termasuk tunjangan lain. Sebagai perbandingan, Upah Minimum Regional (UMR) Kamboja yang tercatat di situs Wage Indicator hanya sekitar 839.809 riel (± Rp 3,5 juta).
Kemudahan Akses dan Kelemahan Regulasi
Kemudahan akses menjadi pintu masuk utama bagi WNI yang ingin bekerja non-prosedural:
- Fasilitas Bebas Visa: Sebagai sesama negara ASEAN, WNI dapat masuk Kamboja dengan bebas visa selama 30 hari.
- Konversi Izin Tinggal: WNI lantas menyalahgunakan fasilitas ini dengan mengonversikan visa turis menjadi izin tinggal jangka panjang atau visa kerja, yang memudahkan mereka mencari pekerjaan secara non-prosedural.
Bisnis judi online di Kamboja berkembang pesat setelah pengesahan Undang-Undang Perjudian pada November 2020. Meskipun perjudian dilarang bagi warga Kamboja, legalitas izin untuk operasi online menarik perusahaan-perusahaan gelap, termasuk yang bergerak di bidang scam.
Eskalasi Kasus Bermasalah dan Tragedi Kemanusiaan
Lonjakan WNI di Kamboja berdampak langsung pada peningkatan kasus WNI bermasalah yang ditangani KBRI Phnom Penh:
| Jenis Kasus | 3 Bulan Awal 2024 | 3 Bulan Awal 2025 | Persentase Kenaikan |
| Kasus WNI Bermasalah (Total) | N/A | 1.301 | 174% |
| Kasus Terkait Penipuan Online | 306 | 1.112 | 263% |
85% dari total kasus WNI bermasalah yang ditangani KBRI Phnom Penh terkait dengan penipuan online. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa Kamboja secara konsisten menjadi negara penyumbang kasus penipuan daring terbesar sejak 2020. Dari total 7.027 kasus yang dicatat Kemenlu di sepuluh negara sejak 2021 hingga Februari 2025, Kamboja menyumbang angka tertinggi, yaitu 4.300 kasus.
Tragedi Kemanusiaan: Kisah Dody (bukan nama sebenarnya) menjadi contoh pahit dari risiko TPPO. Tergiur tawaran gaji Rp 10 juta per bulan di Thailand, Dody justru berakhir menjadi korban perbudakan dan dipaksa bekerja sebagai scammer di Kamboja. Kondisi kerja yang buruk, jam kerja 24 jam, dan makanan tidak layak memperparah penyakit bawaannya. Setelah keluarga menjual harta benda untuk menebus kepulangannya sebesar Rp 80 juta (namun hanya berhasil mengirim Rp 40 juta), Dody meninggal dunia di rumah sakit Kamboja. Keluarga bahkan kesulitan memulangkan jenazah karena biaya yang tinggi (diperkirakan mencapai Rp 50 juta atau lebih).
Meskipun demikian, Adi, yang bekerja di sektor judi online dan tidak mengalami penyekapan, tetap merasa tidak nyaman karena pekerjaan “hitam” itu sering menargetkan sesama orang Indonesia. Kesadaran akan bahaya ini mendorongnya pindah ke Thailand.
Respon Pemerintah Kamboja dan KBRI
Peningkatan kasus ini telah mendorong Pemerintah Kamboja untuk mengambil tindakan. KBRI Phnom Penh mencatat bahwa Pemerintah Kamboja banyak melakukan operasi penegakan hukum terhadap lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai pusat online scam. Hal ini sejalan dengan pembentukan resmi Komisi Pemberantasan Scam Online Kamboja yang diketuai langsung oleh Perdana Menteri Kamboja.
KBRI Phnom Penh aktif memfasilitasi proses kepulangan WNI yang terjaring operasi penegakan hukum, khususnya mereka yang tidak memiliki dokumen perjalanan.
