Depok, Jawa Barat – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa penguatan ketahanan siber merupakan keharusan mutlak, bukan lagi pilihan, dalam upaya menjaga stabilitas nasional dan memastikan layanan publik digital tetap aman serta terpercaya. Pernyataan ini disampaikan dalam ceramah umum pada penganugerahan Adhibakti Sanapati 2025, Senin (1/12/2025).
Menurut Menteri Rini, transformasi digital berfungsi sebagai enabler utama menuju arah baru birokrasi Indonesia. Arah baru tersebut meliputi tata kelola yang kolaboratif, transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Keberhasilan transformasi ini ditopang oleh tiga elemen inti: data yang terintegrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif, dan sistem yang inklusif serta aman.
Strategi Transformasi Digital dan Peran Keamanan Siber
Menteri Rini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan transformasi digital yang komprehensif dan aktual, pemerintah memerlukan strategi yang berlapis dan terintegrasi:
- Tata Kelola yang Kuat: Menciptakan kerangka kerja kebijakan yang jelas.
- Manajemen Program yang Disiplin: Memastikan pelaksanaan program sesuai jadwal dan target.
- Pengendalian Pelaksanaan yang Konsisten: Memantau kemajuan secara berkelanjutan.
- Reformasi Struktural: Melakukan perubahan mendasar di seluruh instansi.
Dalam seluruh struktur ini, keamanan siber berfungsi sebagai fondasi vital. Tanpa keamanan siber yang kokoh, integrasi data akan terancam, keandalan layanan publik akan berkurang, dan seluruh upaya reformasi struktural menjadi rapuh.
Menghindari Fragmentasi dengan Kolaborasi Lintas Sektor
Menteri Rini menekankan bahwa upaya mewujudkan transformasi digital harus diarahkan pada kolaborasi lintas sektor, meninggalkan sistem yang selama ini terfragmentasi di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan ribuan pulau. Agenda nasional harus fokus pada:
- Integrasi layanan secara menyeluruh.
- Keseragaman standar operasional dan teknologi.
- Penguatan keamanan siber sebagai pilar utama.
“Hanya dengan itu kita dapat mewujudkan pemerintahan digital yang aman, efisien, dan benar-benar melayani seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Empat Langkah Strategis Penguatan Ketahanan Digital
Untuk memperkuat ketahanan digital pemerintah, keamanan siber harus ditingkatkan dari pendekatan reaktif menjadi sistem pertahanan proaktif, terstandarisasi, dan terintegrasi. Menteri Rini menguraikan empat langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber nasional dan pemerintah:
- Standarisasi Keamanan Nasional: Menetapkan standar keamanan yang seragam dan wajib diimplementasikan di seluruh layanan digital pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
- Integrasi Dashboard Keamanan Nasional dan CSIRT: Menyatukan pusat pemantauan keamanan (dashboard) dan Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team – CSIRT) untuk respons yang cepat dan terkoordinasi.
- Penguatan Talenta Keamanan Siber ASN: Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang keamanan siber, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- Pendampingan Intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional: Membangun ekosistem yang kolaboratif untuk memberikan pendampingan teknis dan strategis secara berkelanjutan.
Sinergi BSSN dan Kementerian PANRB
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, yang turut hadir, mengamini pentingnya kolaborasi. Menurutnya, sinergi, kerja sama, dan persatuan adalah kunci keberhasilan transformasi nasional, yang bertujuan mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
BSSN dan Kementerian PANRB terus memperkuat sinergi ini, khususnya dalam memastikan percepatan transformasi digital yang berjalan dengan aman. Kolaborasi ini menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai enabler dan trust builder (pembangun kepercayaan), serta mengintegrasikannya ke dalam kebijakan dan peta jalan penyelenggaraan transformasi digital. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat secara luas.
“Kami sangat mengapresiasi Kementerian PANRB yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga terbuka ruang kolaborasi yang kuat antar kedua institusi,” tutup Sulistyo.
