PYONGYANG – Harapan akan terciptanya stabilitas di Semenanjung Korea kembali menemui jalan buntu. Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, secara eksplisit menolak upaya diplomatik yang ditawarkan oleh Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan bilateral. Pernyataan keras ini disampaikan dalam penutupan kongres Partai Buruh yang bersejarah di Pyongyang, sebagaimana dilaporkan oleh AFP pada Kamis, 26 Februari 2026.
1. Penolakan terhadap Visi Damai Presiden Lee Jae Myung
Sikap konfrontatif Pyongyang ini muncul di tengah upaya intensif Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, untuk membangun kembali “jembatan” komunikasi. Sejak menjabat, Presiden Lee telah mengupayakan visi damai yang terpadu guna meredakan ketegangan militer yang telah berlangsung lama.
Namun, Kim Jong Un menegaskan bahwa negaranya tidak lagi memiliki kepentingan untuk berurusan dengan Seoul. Dalam pidatonya, ia bahkan menyatakan akan mengecualikan Korea Selatan secara permanen dari kategori warga negara serumpun—sebuah pergeseran ideologis besar dari konsep reunifikasi tradisional.
“Selama Korea Selatan tidak dapat lepas dari kondisi geopolitik yang mengharuskan mereka berbatasan dengan kita, satu-satunya cara untuk hidup aman bagi mereka adalah melepaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita dan membiarkan kita sendiri,” tegas Kim.
2. Akar Ketegangan: Perubahan Konstitusi dan Insiden Drone
Hubungan kedua negara telah berada dalam titik terendah sejak tahun 2024, dipicu oleh beberapa insiden krusial:
- Amandemen Konstitusi: Korea Utara secara resmi mengubah konstitusinya untuk pertama kali dengan mendefinisikan Korea Selatan sebagai “negara musuh”.
- Sengketa Propaganda: Ketegangan memuncak saat pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Yoon Suk Yeol dituduh menggunakan pesawat tak berawak (drone) untuk menyebarkan selebaran propaganda di wilayah utara.
- Upaya De-eskalasi: Sebagai bentuk niat baik, Presiden Lee Jae Myung telah menghentikan segala bentuk provokasi tersebut dan bahkan memberikan sinyal kesiapan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka demi mencairkan kebekuan diplomatik.
3. Diplomasi Kemanusiaan dan Lobi Internasional
Di jalur paralel, Korea Selatan dilaporkan telah melakukan upaya diplomatik di tingkat global. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa Komite Dewan Keamanan PBB baru-baru ini menyetujui pengecualian sanksi untuk pengiriman bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan ke Korea Utara.
Otoritas di Seoul mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan lobi intensif terhadap Washington untuk memastikan bantuan tersebut dapat menjangkau warga Korea Utara tanpa hambatan politik. Langkah ini merupakan strategi “diplomasi pintu belakang” yang diharapkan Seoul dapat melunakkan sikap keras rezim Kim Jong Un.
4. Konsolidasi Kekuatan dan Parade Militer Pyongyang
Penolakan terhadap tawaran damai ini dibarengi dengan konsolidasi kekuatan internal rezim. Ribuan elite partai dilaporkan memadati ibu kota untuk menghadiri KTT Partai Buruh, sebuah pertemuan lima tahunan yang menentukan arah kebijakan strategis, perencanaan militer, hingga diplomasi luar negeri Korea Utara.
Sebagai puncak dari rangkaian pertemuan tersebut, militer Korea Utara menggelar parade megah pada Rabu malam, 25 Februari 2026. Dalam ajang tersebut, Pyongyang memamerkan kekuatan militer terbaru, termasuk sistem persenjataan strategis yang dipandang sebagai pesan peringatan bagi Seoul dan sekutunya mengenai kesiapan tempur Korea Utara.
Analisis Strategis
Sikap Kim Jong Un ini menandakan bahwa Korea Utara kini lebih memilih jalur isolasi strategis dan penguatan aliansi dengan mitra non-Barat ketimbang melakukan dialog dengan Korea Selatan. Bagi komunitas internasional, penolakan ini meningkatkan risiko salah perhitungan militer di perbatasan, meskipun Seoul terus mengupayakan jalur kemanusiaan sebagai instrumen perdamaian.
