Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang telah merenggut korban jiwa dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.
Menanggapi situasi darurat ini, Puan Maharani mendorong seluruh elemen pemerintah untuk bertindak sigap dan menjadikan situasi ini sebagai perhatian penuh negara.
BACA JUGA : Jeritan Pedagang Pasar Senen kepada Menteri UMKM: “Thrifting Juga UMKM, Jangan Ditutup!”
Pentingnya Kecepatan Respons dan Akses Logistik
Puan menegaskan bahwa situasi bencana di Sumatera telah menyebabkan kerusakan rumah, dampak pada fasilitas pendidikan, hingga terputusnya akses jalan nasional. Oleh karena itu, ia mendesak perlunya operasi tanggap darurat yang berjalan sigap.
“Perlu operasi tanggap darurat yang berjalan sigap, mulai dari evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga percepatan penyaluran bantuan bagi daerah yang terisolasi,” ujar Puan dalam siaran pers, Sabtu (29/11/2025).
Mantan Menko PMK itu menekankan bahwa nyawa dan kesejahteraan korban sangat bergantung pada kecepatan respons. Korban tidak boleh dibiarkan menunggu bantuan berhari-hari. Ia meminta seluruh institusi terkait memastikan:
- Distribusi logistik dan layanan kesehatan berjalan tanpa hambatan.
- Penyediaan air bersih dan perlindungan bagi kelompok rentan.
- “Kecepatan respons sangat menentukan keselamatan warga dan mencegah keadaan menjadi lebih buruk,” terang Puan.
Percepatan Pemulihan Infrastruktur dan Jalan Nasional
Puan juga menyoroti masalah utama yang menghambat penyaluran bantuan: terputusnya jalan nasional dan provinsi di sejumlah titik. Ia meminta pemerintah mempercepat pembukaan dan pemulihan akses-akses tersebut.
“Karena pemulihan jalan dan jembatan bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi menyangkut akses pendidikan, aktivitas ekonomi harian warga, distribusi pangan, hingga mobilitas tenaga kesehatan di saat krisis,” tuturnya, menekankan bahwa pemulihan akses adalah masalah kemanusiaan dan ekonomi, bukan hanya teknis.
Mendorong Mitigasi Menyeluruh dan Preventif
Melihat bencana yang terus berulang, Puan Maharani menilai bahwa perlu adanya perubahan pola penanganan, di mana mitigasi tidak boleh lagi dilakukan secara insidental.
Puan mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah-langkah preventif yang bersifat jangka panjang, antara lain:
- Normalisasi sungai prioritas.
- Memperkuat tanggul dan kanal penahan banjir.
- Merehabilitasi hulu daerah aliran sungai (DAS).
- Membangun sistem peringatan dini bencana berbasis desa.
- Memastikan tata ruang dipatuhi dan tidak ada pembangunan di kawasan rawan bencana.
“Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan setelah bencana. Tanpa langkah menyeluruh, kejadian seperti ini akan terus berulang,” tegas Ketua DPR RI perempuan pertama ini.
Peran Anggota Dewan di Lapangan
Puan turut mengimbau seluruh anggota DPR RI, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) terdampak, untuk segera hadir di lapangan. Kehadiran wakil rakyat diperlukan untuk memantau kondisi warga dan membantu mempercepat penyaluran bantuan.
Anggota dewan diinstruksikan untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, serta relawan. “Wakil rakyat harus hadir bersama rakyatnya ketika situasi paling membutuhkan. Kehadiran langsung sangat penting untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat berjalan efektif dan tidak ada warga yang terlewatkan,” tutupnya.
Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal langkah pemerintah dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan, karena keselamatan masyarakat adalah mandat tertinggi negara. “Tidak boleh ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan. Negara harus hadir sepenuhnya,” pungkasnya.
