PARIS – Eskalasi kemarahan sektor pertanian Perancis mencapai puncaknya pada Selasa (13/1/2026). Sekitar 350 traktor dari berbagai wilayah pinggiran mulai memasuki pusat Ibu Kota Paris, menciptakan kemacetan masif di sepanjang jalan ikonik Champs-Elysees sebelum akhirnya membentuk perkemahan darurat di dekat Majelis Nasional, gedung parlemen Perancis.
BACA JUGA : NATO Perkuat Keamanan Arktik di Tengah Ancaman Eskalasi Militer Amerika Serikat terhadap Greenland
Aksi ini merupakan manifestasi dari tekanan ekonomi dan ketidakpuasan mendalam para petani terhadap kebijakan pemerintah serta perjanjian perdagangan internasional yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup mereka.
Perjanjian Mercosur: Pemicu Utama Amuk Petani
Sentimen utama yang menggerakkan protes kali ini adalah rencana penandatanganan kesepakatan dagang antara Uni Eropa (UE) dan blok Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay). Para petani Perancis menganggap kesepakatan ini sebagai ancaman eksistensial karena:
- Persaingan Tidak Sehat: Produk pertanian dari Amerika Selatan dianggap memiliki standar kesehatan dan lingkungan yang lebih rendah, sehingga dapat dijual dengan harga jauh lebih murah.
- Akumulasi Krisis: Kesepakatan ini muncul di tengah kondisi sektor pertanian yang sudah rapuh akibat perubahan iklim, fluktuasi ekonomi, dan serangan wabah penyakit kulit berbenjol pada hewan ternak.
“Ini adalah pemicu terakhir. Selama tiga tahun terakhir, kami tidak menghasilkan laba apa pun. Para politisi gagal memberikan arah dan kepastian,” tegas Guillaume Moret, Kepala Serikat Petani FNSEA wilayah Ile-de-France.
Pendudukan Kawasan Strategis dan Simbol Perlawanan
Konvoi traktor mulai merangsek masuk ke jantung kota Paris sejak pukul 06.00 waktu setempat. Para demonstran membawa perlengkapan logistik lengkap, termasuk trailer berisi kasur dan selimut, menandakan kesiapan mereka untuk bertahan dalam jangka waktu lama (long stay).
Di depan gedung parlemen, spanduk bertuliskan “Pemberontakan petani berlanjut” dikibarkan sebagai pesan tegas kepada para pengambil kebijakan. Kehadiran sekitar 400 orang pengunjuk rasa di area sensitif tersebut memaksa aparat kepolisian memperketat penjagaan, meskipun aksi sejauh ini berlangsung dengan koordinasi yang ketat.
Respons Pemerintah: Antara Dialog dan Konsesi
Menghadapi tekanan massa, Perdana Menteri Perancis, Sebastien Lecornu, mengambil langkah persuasif dengan mengizinkan para demonstran mendirikan kamp di dekat Majelis Nasional. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar di pusat kota.
Juru bicara pemerintah, Maud Bregeon, menegaskan melalui saluran televisi TF1 bahwa pintu dialog tetap terbuka lebar. Namun, pihak serikat petani, yang dipimpin oleh FNSEA dan Jeunes Agriculteurs, menuntut tindakan konkret segera, antara lain:
- Pembatalan Kesepakatan UE-Mercosur: Menolak masuknya produk impor yang merugikan produsen domestik.
- Perlindungan Kepentingan Nasional: Tuntutan subsidi atau kontrol harga pupuk serta perlindungan ternak dari predator seperti serigala.
- Penyederhanaan Regulasi: Mengurangi beban birokrasi dan aturan lingkungan yang dianggap mencekik pendapatan petani.
Tekanan yang Mencapai Titik Nadir
Hingga berita ini dilaporkan, para petani menyatakan tidak akan membubarkan diri sebelum pemerintah merumuskan langkah nyata yang memungkinkan sektor pertanian untuk “kembali bernapas”. Situasi di Paris mencerminkan krisis agraria yang lebih luas di Eropa, di mana para produsen pangan tradisional merasa kedaulatan ekonomi mereka dikorbankan demi agenda perdagangan global.
