CARACAS – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela mencapai titik kulminasi pada Sabtu pagi, 3 Januari 2026. Sebuah operasi militer skala besar yang diluncurkan oleh pasukan Amerika Serikat dilaporkan berhasil menguasai titik-titik strategis di Ibu Kota Caracas dan berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.
Berikut adalah urutan peristiwa dan latar belakang serangan yang mengguncang kawasan Amerika Latin tersebut:
BACA JUGA : Eskalasi Konflik di Yaman: Serangan Udara Arab Saudi Targetkan Pasukan Dukungan UEA di Hadhramaut
Fase Serangan Udara dan Ledakan di Ibu Kota
Sekitar pukul 02.00 dini hari waktu setempat, rangkaian ledakan hebat mulai terdengar di berbagai penjuru Caracas. Saksi mata melaporkan kehadiran pesawat militer yang terbang rendah di atas pemukiman warga, diikuti oleh kepulan asap tebal dari area hanggar di pangkalan militer utama Caracas.
Wilayah terdampak tidak hanya terbatas pada ibu kota, serangan juga dikonfirmasi terjadi secara serentak di Negara Bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Operasi kinetik ini berlangsung intens selama kurang lebih 30 menit. Sebagai langkah preventif, Badan Penerbangan Federal (FAA) Amerika Serikat segera mengeluarkan larangan terbang total di wilayah udara Venezuela dengan alasan aktivitas militer yang membahayakan penerbangan sipil.
Klaim Penangkapan oleh Donald Trump
Beberapa jam pasca-ledakan, Presiden AS Donald Trump melalui platform media sosial Truth Social memberikan pernyataan resmi. Ia mengeklaim bahwa operasi tersebut merupakan keberhasilan besar kolaborasi antara militer dan aparat penegak hukum Amerika Serikat.
“Amerika Serikat berhasil melakukan serangan besar-besaran terhadap Venezuela. Presiden Nicolas Maduro dan istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara tersebut,” tulis Trump dalam unggahannya.
Hingga saat ini, lokasi keberadaan Maduro setelah dibawa keluar dari Venezuela masih dirahasiakan. Seorang pejabat senior AS menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan oleh unit pasukan khusus elite. Di sisi lain, spekulasi dari pihak oposisi Venezuela mengisyaratkan bahwa penangkapan tersebut kemungkinan besar merupakan hasil dari negosiasi tingkat tinggi yang berlangsung di balik layar, bukan sekadar penyergapan fisik.
Respons Pemerintah Venezuela: Status Darurat Nasional
Menanggapi agresi militer tersebut, Pemerintah Venezuela yang tersisa segera menetapkan Status Keadaan Darurat Nasional. Dalam pernyataan resminya, mereka mengutuk keras tindakan Amerika Serikat yang dianggap sebagai upaya aneksasi terhadap sumber daya strategis, terutama cadangan minyak dan mineral negara tersebut.
Pihak otoritas Venezuela menyatakan bahwa keadaan darurat ini diberlakukan untuk melindungi hak penduduk dan memulai transisi menuju perlawanan bersenjata. Mereka memperingatkan bahwa tindakan sepihak AS ini akan merusak stabilitas jangka panjang di kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Latar Belakang dan Motif Serangan
Eskalasi darastis ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari tekanan yang meningkat sejak akhir 2025:
- Tudingan Narkoterorisme: Presiden Trump secara konsisten menuduh pemerintahan Maduro terlibat dalam jaringan terorisme narkoba global yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.
- Kegagalan Kerjasama Internasional: AS menganggap Venezuela tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan narkotika internasional.
- Rentetan Serangan Sebelumnya: Sejak September 2025, AS telah melakukan serangkaian serangan udara. Pekan lalu, CIA diduga melakukan serangan drone ke area dermaga yang dicurigai sebagai pusat logistik kartel narkoba.
Operasi pada Sabtu pagi ini tercatat sebagai operasi darat langsung pertama yang dilakukan militer AS di wilayah kedaulatan Venezuela, menandai babak baru yang penuh ketidakpastian bagi politik dalam negeri Venezuela dan stabilitas regional.
Analisis Lanjutan: Dunia internasional kini menanti konfirmasi resmi mengenai status hukum Nicolas Maduro dan bagaimana mekanisme transisi kekuasaan akan berjalan di Venezuela. Kejatuhan Maduro di bawah tekanan militer asing diprediksi akan memicu perdebatan panjang mengenai hukum internasional dan kedaulatan negara di forum PBB.
