Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian integral dari agenda transformasi ekonomi. Menurutnya, percepatan kepemilikan rekening bank merupakan langkah kunci dalam perluasan akses keuangan di seluruh penjuru negeri. Pemerintah secara aktif mendorong keterhubungan seluruh rumah tangga dengan sistem perbankan. Hal ini menjadi landasan strategis untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan inklusi di berbagai daerah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mendampingi Presiden Prabowo bertemu dengan Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Ratu Máxima dikenal sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan (UN Special Advocate for Inclusive Finance for Development).
BACA JUGA : Perampokan Sadis di Kantor Pos Takalar: Kepala Kantor Terluka, Uang Ratusan Juta Raib
Mendorong Kepemilikan Rekening untuk Efektivitas Bantuan
Presiden Prabowo menargetkan sebanyak 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia untuk didorong agar segera memiliki rekening bank.
“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” jelas Airlangga.
Dengan adanya rekening bank, penyaluran bantuan sosial diharapkan menjadi lebih transparan, efisien, dan meminimalisir potensi penyimpangan.
Kesenjangan antara Inklusi dan Literasi Keuangan
Airlangga Hartarto memaparkan data terkini mengenai kondisi keuangan nasional. Ia menyebutkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai 92,7 persen, sebuah capaian yang patut diapresiasi.
Namun, tingginya angka inklusi ini perlu diimbangi dengan penguatan literasi keuangan. Tingkat literasi nasional saat ini baru mencapai 66,4 persen. Walaupun demikian, Airlangga menekankan bahwa angka literasi tersebut sudah melampaui rata-rata tingkat literasi keuangan di negara-negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Selain itu, Indonesia mencatat adanya 58 juta simpanan pelajar yang sudah memiliki rekening, menunjukkan pertumbuhan positif di kalangan usia muda.
Usulan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Dalam pertemuan bilateralnya dengan Ratu Máxima, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis terkait tata kelola kesehatan keuangan nasional, mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (Financial Health Council).
“Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan bilateral tête-à-tête Bapak Presiden, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional Terkait Kesejahteraan Keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” papar Airlangga.
Inisiatif ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi juga memahami dan mengelola keuangannya dengan baik, sehingga mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih optimal. Rencana ini juga akan diperkuat dengan penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik yang masif, serta integrasi identitas digital (digital ID) guna memperluas akses dan manfaat layanan keuangan, termasuk pendalaman di sektor asuransi.
