BRUSSELS – Mayoritas negara anggota Uni Eropa (EU) dilaporkan menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Donald Trump. Penolakan ini mencerminkan adanya keretakan diplomatik yang signifikan antara Washington dan sekutu tradisionalnya di Benua Biru terkait mekanisme penyelesaian konflik di Timur Tengah.
BACA JUGA : Eskalasi Geopolitik Benua Biru: Viktor Orban Sebut Pemimpin Eropa Persiapkan Skenario Konflik Global
Kekhawatiran Terhadap Marjinalisasi Peran PBB
Berdasarkan laporan Financial Times pada Rabu (21/1/2026), penolakan kolektif Uni Eropa didasari oleh kekhawatiran bahwa inisiatif sepihak Amerika Serikat ini bertujuan untuk menggeser peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Banyak pemimpin Eropa menilai bahwa pemindahan wahana negosiasi konflik global ke dalam lembaga rintisan AS dapat melemahkan legitimasi hukum internasional yang selama ini dikawal oleh PBB.
Eropa memandang bahwa solusi permanen di Gaza seharusnya tetap berada di bawah kerangka kerja multilateral yang inklusif, bukan melalui dewan khusus yang komposisinya ditentukan secara subyektif oleh Gedung Putih.
Kontroversi Kehadiran Rusia dan Belarus
Selain isu legitimasi PBB, ketegangan semakin meningkat setelah Donald Trump turut mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, untuk bergabung dalam dewan tersebut. Langkah ini dipandang kontradiktif oleh Uni Eropa, mengingat status kedua negara tersebut yang saat ini masih berada di bawah sanksi internasional akibat konflik di Ukraina.
Komposisi awal Dewan Perdamaian Gaza sendiri telah diumumkan pekan lalu, yang mencakup tokoh-tokoh kunci seperti:
- Marco Rubio (Menteri Luar Negeri AS)
- Steve Witkoff (Utusan Khusus Presiden)
- Jared Kushner (Menantu sekaligus penasihat Donald Trump)
- Tony Blair (Mantan Perdana Menteri Inggris)
- Ajay Banga (Presiden Grup Bank Dunia)
- Robert Gabriel (Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS)
Respons Moskwa dan Langkah Mengejutkan Minsk
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengonfirmasi pada Selasa (20/1/2026) bahwa Presiden Vladimir Putin telah menerima undangan tersebut. Meski demikian, Rusia masih bersikap hati-hati dan menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai detail teknis serta agenda kerja dewan tersebut sebelum memberikan komitmen penuh.
Di sisi lain, Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengambil langkah lebih progresif dengan resmi menandatangani kesepakatan untuk bergabung. Langkah ini dianggap sebagai manuver politik yang signifikan, menandai upaya normalisasi hubungan antara Minsk dan Washington setelah bertahun-tahun Lukashenko berada dalam isolasi diplomatik oleh Barat.
Dalam keterangannya yang dilansir Kyiv Post, Lukashenko menyatakan harapan agar peran barunya ini tidak hanya berdampak pada situasi di Gaza, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penyelesaian perdamaian di Ukraina dan stabilisasi kawasan Eropa Timur.
Implikasi Geopolitik
Sikap kompak Uni Eropa dalam menolak ajakan ini menunjukkan tantangan besar bagi diplomasi transatlantik di bawah kepemimpinan Trump. Sementara AS mencoba membangun koalisi baru yang melibatkan lawan politik lama seperti Belarus, Uni Eropa justru tampak semakin protektif terhadap tatanan hukum internasional yang sudah ada. Ketidaksinkronan ini diprediksi akan mempersulit upaya global dalam mencapai konsensus terkait krisis kemanusiaan di Gaza.
