Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi menandatangani Memorandum Kepresidenan yang memerintahkan penarikan diri Washington dari 66 organisasi internasional pada Rabu (7/1/2026). Langkah drastis ini menandai pergeseran signifikan dalam diplomasi global AS, dengan alasan bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak lagi selaras dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.
BACA JUGA : Gelombang Protes Meluas di Amerika Serikat Pasca Penembakan Ibu Muda oleh Agen Imigrasi
Detail Memorandum dan Cakupan Organisasi
Berdasarkan informasi resmi dari Gedung Putih yang dilansir melalui Anadolu Agency, perintah eksekutif ini mencakup penghentian partisipasi serta pendanaan bagi:
- 31 Entitas di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- 35 Organisasi Internasional Non-PBB.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh organisasi antarpemerintah internasional pada awal tahun 2026. Pemerintah AS menilai lembaga-lembaga tersebut beroperasi bertentangan dengan kedaulatan, keamanan, serta kemakmuran ekonomi nasional.
Alasan Penghematan Anggaran dan Pemulihan Kedaulatan
Gedung Putih membingkai keputusan ini sebagai langkah strategis untuk melindungi uang pembayar pajak Amerika. Ada beberapa poin utama yang mendasari kebijakan ini:
- Penolakan Agenda Globalis: Pemerintah berpendapat banyak entitas internasional yang lebih memprioritaskan agenda global dibandingkan kepentingan domestik AS.
- Kritik Terhadap Kebijakan AS: Sejumlah organisasi dinilai sering mendiskreditkan kebijakan pemerintah AS dan memajukan nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip nasional.
- Efisiensi Dana: AS menganggap banyak lembaga internasional hanya menghamburkan anggaran tanpa memberikan hasil nyata dalam menangani isu-isu global yang diklaim sedang diperjuangkan.
Organisasi Utama yang Terdampak
Di antara 66 organisasi tersebut, terdapat dua entitas yang penarikannya dianggap paling berdampak secara global:
- UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim): Penarikan dari perjanjian yang mendasari negosiasi iklim global dan Perjanjian Paris ini menandakan berakhirnya komitmen formal AS terhadap upaya mitigasi perubahan iklim internasional.
- UNFPA (Dana Kependudukan PBB): Penghentian dukungan bagi penyedia layanan kesehatan seksual dan reproduksi global ini mencerminkan sikap politik Partai Republik terhadap isu-isu terkait.
Pengalihan Sumber Daya ke Prioritas Domestik
Melalui kebijakan ini, pemerintah Amerika Serikat bermaksud mengalihkan aliran modal dan sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk bantuan internasional ke sektor-sektor internal yang dianggap mendesak, antara lain:
- Pembangunan infrastruktur nasional.
- Peningkatan kesiapan militer.
- Penguatan keamanan perbatasan.
- Perlindungan perusahaan domestik dari campur tangan asing.
Langkah ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan politik internasional secara signifikan, mengingat selama ini Amerika Serikat merupakan donor terbesar bagi banyak organisasi yang disebutkan dalam memorandum tersebut.
